KEPALA DINAS SOSIAL KAB.LAMPUNG TIMUR MENGHADIRI RAKORNAS DATA TERPADU 2017

KEPALA DINAS SOSIAL KAB.LAMPUNG TIMUR MENGHADIRI RAKORNAS DATA TERPADU 2017

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur H.Mahmud Yunus.S.KM.M.Km menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI tgl 24 sd 26 Agustus 2017 di Hotel Sahid Jakarta. Hadir juga Dinas Sosial Provinsi dan Bappeda Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pada Kamis (24/08/2017) malam.
Dalam sambutannya Menko mengungkapkan bahwa secara bertahap, penyaluran bantuan sosial ke depan akan dilakukan secara non-tunai. Efektivitas dan keberhasilan program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah sangat ditentukan oleh akurasi data, khususnya data penduduk miskin dan penerima manfaat.

Melalui Rapat Koordinasi Data Terpadu ini, Menko PMK berharap dapat menghasilkan Basis Data Terpadu yang berkualitas, sehingga dapat menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyalurkan program dan/atau bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.

Data terpadu yang berkualitas sangat penting karena akan menentukan dalam menetapkan keluarga miskin yang akan memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Penyaluran bantuan sosial pada tahun 2018 diharapkan tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran hanya karena masalah data, kata Puan.

Kepala Daerah agar lebih proaktif dalam validasi dan verifikasi data yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Peran Pemerintah Daerah sangat strategis dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), agar penduduk miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan, tetapi belum terdaftar dapat diusulkan agar dapat masuk dalam basis data terpadu.

Puan mengharapkan basis data sudah terpadu pada awal tahun 2018.
Program-program Bantuan Sosial yang merupakan prioritas nasional
dan sangat bergantung pada kualitas basis data terpadu yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM, perluasan cakupan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari 1,2 juta KPM di 44 Kota, dan subsidi beras bagi penduduk miskin, yang keduanya akan mencakup 15,5 juta KPM.
Di samping itu, program bantuan Pendidikan/KIP sebanyak 19,7 juta anak, bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa, subsidi listrik untuk 25 juta Rumah Tangga dan Program UEP/KUBE untuk 117.700 KK.

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menetapkan Data Penerima Bantuan Sosial yang akan digunakan oleh setiap Kementerian/Lembaga, dan melakukan pemutakhiran data tersebut oleh karena itu diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data yang harus terus dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pendamping dan pilar-pilar partisipan yang ada di Kecamatan, Kelurahan atau Desa.


Comments