D I N A S    S O S I A L 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


  1. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal .

  • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi.
  2. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi.
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang.
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan

fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi.

  1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial.

Pasal .

  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang

  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi perlindungan sosial korban bencana alam dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial .

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana Sosial, pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi-sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

  1. penyiapan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
  2. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
  3. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
  4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pencegahan, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial, politik, ekonomi, dan reintegrasi sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

Pasal .

  • Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

  • Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Perlindungan Sosial Korban KTK PM

Pasal .

  • Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang
  • Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .ayat (2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga.
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga.
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.


Pasal .

  1. BIDANG REHABILITASI SOSIAL
  • Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2 ) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immu Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
  2. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia. 
  1. pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
  2. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.

Pasal .

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan 
  1. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
  2. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
  4. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
  5. penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
  6. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
  7. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
  8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.

Pasal .

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2)

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, Tuna Sosial dan disabilitas ganda.
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, tuna sosial, intelektual dan disabilitas ganda.
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, tuna sosial dan intelektual dan disabilitas ganda.
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, tuna sosial dan intelektual dan disabilitas ganda.
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, tuna sosial serta intelektual dan disabilitas ganda.

Pasal .

  • Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2)

Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

penyiapan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

  1. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
  2. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
  4. penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
  5. penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
  6. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
  7. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
  8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
  1. I BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal .

  • Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
  2. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
  3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial dan Penanganan fakir Miskin seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
  4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial dan Penanganan fakir Miskin seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
  5. Bidang Pemberdayaan Sosial juga menyelenggarakan fungsi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

Pasal

  • Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang
  • Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat serta pelaksanaan penyuluhan sosial.

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha.
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha.
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha.

  • Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang
  • Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi fakir miskin pemberdayaan dan penanganan sosial

Pasal .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penangann Fakir Miskin Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dandaerah terpencil;
  2. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
  3. penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
  4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
  5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil.

Pasal

  • Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan pengelolaan sumberdaya bantuan sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang
  • Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan pengelolaan sumberdaya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan pengelolaan sumberdaya bantuan sosial

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2)

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi, serta evaluasi dan pemantauan di Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan pengelolaan sumberdaya bantuan sosial

Pasal

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2)

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan pengelolaan sumberdaya bantuan sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan perumusan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai- nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
  5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, pengelolaan sumberdaya dan bantuan sosial, pengelolaan taman makam pahlawanan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\PHP\v5.6\ext\php_mysql.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: